Review Buku Negara Paripurna

Jazirah Nusantara yang kondang dengan aneka sebutan semisal Zamrud Katulistiwa versi Multatuli, atau sepotong surga yang terlempar ke bumi versi puisi Sapardi Djoko Damono. ternyata bukan hanya memiliki keelokan fisik dan kekayaan alam. Tapi juga kandungan sejarah, kekuatan nilai, dan gagasan-gagasan orisinal. Di bumi tempat kita berpijak ini juga terletak warisan ideologi yang menjadi alat perekat, yaitu Pancasila. Tetapi memang selalu terjadi  bahwa hanya Ikan mahluk terakhir yang menyadari betapa pentingnya air laut. Manusia Indonesia pun begitu. Mengabaikan makna penting Pancasila. Menjadikannya sebagai “sesuatu” yang biasa-biasa saja. Dan akan tersadar tentang arti penting dasar negara kita itu, di saat segalanya menjelang runtuh.

Buku Negara paripurna boleh dikatakan sangat tuntas membahas Pancasila dari perjalanan pemikiran para penyusun Pacasila untuk kepentingan masa depan Indonesia. Pandangan para tokoh dengan berbagai latar belakang pemikiran, bahkan pergulatan pemikiran dalam melahirkan setiap sila dalam Pancasila diulas tuntas dalam buku  yang dibagi menjadi Lima bab sesuai dengan sila pada Pancasila. Diskusi yang dilakukan tanpa kepentingan pribadi oleh para tokoh bangsa dengan mempertimbangkan aspek filosofis, perbandingan dengan berbagai konstitusi negara lain dan menyusuri jejak historis bangsa menjadikan pancasila sebagai produk dasar negara yang kuat dan tidak rapuh.

Kalau bangsa Indonesia benar-benar mengetahui dan memahami Pancasila niscaya Indonesia menjadi bangsa yang sejahtera. Pada 30 September 1960, Sukarno memberanikan diri menawarkan agar Pancasila menjadi dasar di pelbagai Negara. Namun demikian, hal tersebut tidak diterima semua Negara. Sukarno memeras Pancasila menjadi dua kata yang sangat merakyat yaitu gotong-royong

 Pancasila melewati perenungan yang panjang dan diskusi yang matang dari para tokoh dengan tingkat kenegarawanan yang tinggi. Pada Bab Satu, pembahasan sila pertama tentu diwarnai dengan perdebatan tentang hubungan Negara dan Agama. Kelompok Islam menginginkan tidak ada pemilahan antara Negara dan Agama, sedangkan kelompok lain menginginkan pemisahan secara tegas antara Negara dan Agama (negara sekuler). Namun akhirnya disepakati bahwa Indonesia bukan negara Agama namun juga bukan negara sekuler (menafikan agama), tetapi sebagai negara yang mengakomodasi kepentingan Agama. Keputusan ini terang saja mengecewakan kelompok Islam dan menjadi isue politik pada pemilu 1955, namun ternyata Masyumi yang mengusung isue ini tidak memenangkan pemilu secara mutlak untuk mengganti Pancasila. pada kenyataan ini Natsir dengan tegas mengatakan bahwa kita memperjuangkan kepentingan islam lewat bingkai konstitusi, dan tidak dibenarkan dengan jalan yang lain.

Sungguh sebuah kedewasaan bernegara ditunjukkan oleh beliau. Pembahasan yang menarik juga terjadi pada sila kedua, dimana masalah Internasionalisme, Egalitarianisme dan issu Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi pertimbangan untuk dimasukkan kedalam konstitusi, namun mereka  tidak bisa menerima sikap hidup Individualisme dan liberalisme, baik secara filosofis maupun dengan melihat aspek historis bangsa. Sila perikemanusiaan yang adil dan beradab, apabila digali, merupakan visi bangsa Indonesia yang mengandung begitu banyak nilai manusiawi yang bisa dijadikan pegangan dalam mengantisipasi tantangan globalisasi. Pancasila seharusnya dijadikan sebagai prinsip pemberadaban manusia dan  bangsa Indonesia.

 Persoalan HAM menjadi tantangan yang serius dalam membuktikan komitmen kemanusiaan bangsa Indonesia. Di tengah tekanan globalisasi yang semakin luas cakupannya, dalam  penetrasinya dan instan kecepatannya, sifat masyarakat Indonesia yang cenderung lentur dalam menerima pengaruh global bisa bersifat positif maupun negatif. Positif, sejauh yang diserap adalah unsur- unsur positif-konstruktif yang menguatkan cita-cita kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial. Negatif, sejauh yang diserap adalah unsur-unsur negatif-destruktif yang menimbulkan ketergantungan (neokolonialisme), permusuhan dan ketidakadilan.

Pada sila ketiga dengan tegas Sukarno menyatakan bawa nasionalisme yang kita inginkan adalah nasionalisme yang menempatkan bangsa kita sejajar dengan bangsa lain, tidak merasa sebagai bangsa yang lebih hebat dengan bangsa lain sehingga terjerumus pada chauvinisme. Juga Sukarno menegaskan bahwa Indonesia adalah negara semua untuk semua, bukan negara semua untuk kaum bangsawan saja, atau semua untuk kelompok tertentu saja. Melainkan untuk Persatuan Indonesia. Jika dirunut lagi pada akar ide yang berasal dari persatuan dalam kebhinekaan. Artinya,  sila ketiga cukup mencakup wilayah bhineka tunggal ika. Para bapak bangsa sangat sadar betul bahwa Indonesia bukanlah ras yang satu. Indonesia adalah akumulasi dari pelbagai perbedaan. Keberagaman ras dan suku dijadikan sebagai kekayaan budaya tiada tara. Indonesia dimerdekakan bukan karena keinginan satu orang atau sekelompok orang. Tidak. Indonesia merdeka sebab rakyatnya berkehendak untuk bebas dari kekangan kolonialisme. Indonesia adalah milik kita bersama.

Saat membincang sila ketiga ini, dalam ranah historis. Yudi Latif tidak terkerucutkan hanya pada pembuatan teks sila, melainkan juga memaparkan sejarah keberagaman yang mulai tumbuh dan bersama-sama melawan penjajah. Hal ini yang saat ini kita sebut sebagai nasionalisme. Kecintaan pada tanah air dibuktikan dengan aksi. Kita dapat membayangkan betapa sulit untuk memahami budaya satu dengan budaya lainnya yang sangat berbeda. Perawakan orang Madura, Jawa, Sunda, hingga pulau selau Jawa tentu mempunyai wajah tersendiri.

 Pada pembahasan sila keempat lebih diwarnai diskusi mengenai corak demokrasi yang cocok untuk bangsa. Para pemikir bangsa bersepakat menolak demokrasi yang liberal, namun lebih mengutamakan musyawarah dan perwakilan. Alasan yang kuat adalah aspek historis bangsa yang lebih cocok dengan musyawarah dan sistem perwakilan. Yudi Latif membahasakannya sebagai demokrasi permusyawaratan. Konsep musyawarah hamper mirip dengan demokrasi, yaitu pengambilan suara dari peserta atau anggota. Para pendahulu telah berselisih mengenai Negara demokrasi. Banyak sekali pandangan yang bersinggungan. Yang diperdebatkan adalah sumber nilai menuju demokrasi-sosialistik .

H.O.S. Tjokroaminoto bersama rekan seperjuangannya, syarikat islam, telah memformulasikan apa yang mereka namakan “sosialisme islam”. Artinya, dasar nurani islam berbanding lurus dengan nilai social. Mulai dari anjuran islam yang selalu berujung pada kemaslahatan bersama, hingga prinsip yang ada dalam islam adalah ketaqwaan pada Sang Ilahi bukan dari jabatan. Tan Malaka memiliki pandangan lain. Konsep demokrasi yang dibawa agar sedikit menjauhi kerajaan. Konteks masa depan memaksa agar Indonesia menjadi Negara kerakyatan. Sedangkan bagi Sukarno sendiri demokrasi yang dimaksud adalah dimokrasi gotong-royong.

 Pada sila kelima, founding fathers secara tegas menginginkan bahwa demokrasi tidak boleh hanya terjadi dibidang politik tanpa membawa dampak nyata pada kemakmuran rakyat. Perlu keberpihakan besar negara untuk kepentingan rakyat, menghindari konglomerasi yang menguntungkan hanya segelintir orang untuk terciptanya keadilan ekonomi. Sila yang menjadi puncak tujuan, kesejahteraan rakyat dan terlepas dari kemiskinan. Ekonomi kerakyatan menjadi bahasan utama. Buku setebal enam ratus eman puluh enam halaman ini layak diberi sandang sebagai tafsir agung pancasila. Memang untuk memahami suatu persoalan tidak boleh lepas dari sisi situasi, kondisi, toleransi, pandangan, dan jangkauan masyarakat yang pernah hidup di dalamnya. Nilai sebuah cerita akan lebih tahan lama daripada hanya mengingat cerita saja.

Tentu sangat banyak praktek  kebijakan pemerintah saat ini diluar koridor falsafah bangsa misalnya liberalisme, neoimprealisme, kesetaraan bangsa, sistem pemilihan langsung. Semua adalah bukti pancasila sudah tidak dipandang lagi. Seyogyanya Pancasila tidak  dijadikan dogma yang bebas kritik seperti jaman orde baru, pancasila adalah falsafah negara karya anak bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dengan pemikiran generasi penerusnya agar mampu mewujudkan cita -cita kemerdekaan indonesia. Buku ini sangat direkomendasikan untuk siapa saja yang mencintai bangsa ini, terutama para generasi muda calon pemimpin bangsa, para politisi agar tidak terjebak pada kepentingan kelompok.

Berkaca pada pengalaman sendiri, mestinya Indonesia adalah Negara yang berada di garis depan, karena memiliki nilai-nilai fundamental yang digali dari warisan sejati bangsa. Kita bisa melesat, andaikata fundamen dasar itu dijadikan landasan pijak (common platform, atau kalimatun sawa). Tanpa perlu mengoyak dan merobeknya di sana-sini. Justru kebutuhan mendesak adalah kreasi aktual dan eksperimen aktual secara terus-menerus. Dan untuk itu, tafsir cerdas serta pikiran brilian dalam menafsirkan Pancasila (sebagai fondasi bangsa) bisa dijadikan sebagai panduan arah. Di sinilah letak penting karya besar Yudi Latif ini. Dan terasa hadir tepat waktu. https://teknojaya.com/cara-menambah-follower-ig-gratis-dan-aman/