Apabila Gagal Tepati Janji, Jokowi Terancam Terkena Pidana

Masa Pemerintahan Jokowi-JK kini sudah memasuki tahun ke empat, dari total lima tahun masa jabatan sebagaimana yang termaktub dalam konstitusi atau Undang-Undang (UU). Seperti yang kita ketahui bersama pasangan Jokowi-JK mampu mengalahkan pasangan Prabowo-Hatta dalam pertarungan sengit Pilpres tahun 2014 silam.

Memasuki empat tahun pemerintahan Jokowi-JK tentunya banyak pro kontra terkait kebijakan yang digulirkan Jokowi-JK. Selain itu kritik tajam terkadang dibumbui hoaks juga tak segan-segan untuk menghujam pemerintahan Jokowi-JK. Kritik memang penting untuk mengontrol, mengawasi, serta mengingatkan pemerintahan Jokowi-JK.

Kritik terhadap pemerintahan Jokowi-JK bukan hanya datang dari kalangan mahasiswa,atau organisasi kemasyarakatan (ormas). Bahkan kritik tajam juga datang dari elite politik seperti yang sering dilakukan Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS Fahri Hamzah.

Meskipun keanggotaanya sebagai kader PKS masih belum menemui titik terang akibat perseteruan dengan Presiden PKS Sohibul Iman. Fahri juga konsisten dan tak pernah bosan untuk mengkritisi pemerintah Jokowi-JK. Sebagaimana PKS yang juga aktif mengkritisi pemerintahan Jokowi-JK, kemudian PKS juga mampu menginisiasi gerakan #2019gantipresiden.

Selain itu, tidak ada sedikitpun gerak-gerik Fahri untuk membelot ke salah satu partai koalsi pemerintah, bahkan meskipun nasibnya kini belum jelas sebagai kader PKS. Akhir-akhir ini dalam kesempatan ngopi bareng warga di Wedangan Omah Kayu, Mojolaban Sukoharjo. Fahri kembali mengeluarkan pernyataan yang menohok Jokowi dan para pembantunya di Kabinet Kerja.

Melansir laman merdeka. Fahri mengungkapkan “Saya kira memang ada persoalan di tim Pak Jokowi. Kita bicara secara terbuak karena ini negara demokrasi. Karena dulu di zaman Orde Baru kita enggak boleh mengkritik. Kalau mau bahas ini, pakai ilmu orang Solo atau orang Sumbawa? Kalau pakai kultur orang Sumbawa, saya sebut pak Jokowi banyak kelemahan. Tetapi bahayanya, adalah orang-orang di sekitar Jokowi ini tidak bisa memperkuat dia.

Selain itu Fahri juga menilai, selama ini tidak ada yang berani memberikan nasihat agar Jokowi menjadi betul-betul tegap dan kuat. Kebanyakan orang di sekeliling Jokowi hanya memberikan pujian saja, tidak berani memberikan koreksi langsung.

Bahkan Fahri juga menyebut “Kabinet kerja yang dibentuk Jokowi saat ini adalah kabinet gado-gado. Tiap menteri mempunyai konsep sendiri yang berjalan tidak sesuai dengan konsep awal tujuan Jokowi, emudian juga enggak punya ideologi, enggak punya pikiran. Dan itu yang membuat pak Jokowi tidak confident," sambungnnya.

Oleh sebab itu, Fahri melanjutkan, Ia mengingatkan agar Jokowi mengingat janji-janji kampanye yang pernah disampaikan ke rakyat. Jika janji-janji tersebut tidak bisa dipenuhi, Jokowi dapat dikategorikan sebagai pembohongan public dan bisa terkena pidana. Namun Jokowi masih mempunyai waktu sekitar satu tahun lagi untuk menepati janji.

Sementara itu Fahri juga mengingatkan jika ada salah satu pasal dalam UU Kebohongan Publik yang bisa saja menjerat Jokowi. Pasal tersebut dapat ditafsirakan apabila pejabat negara menjanjikan sesuatu dan tidak dipenuhi kepada rakyatnya, bisa masuk dalam pasal kebohongan publik.

Dalam kesempatan tersebut Fahri tidak sendirian, Ia ditemani Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra Fadli Zon. Kini Fahri dan Fadli sudah seperti Upin dan ipin tokoh serial kartun besutan negara tetangga. Fahri dan Fadli selalu bersama-sama serta kerap membuat keunikan dan pernyataan yang membuat hari-hari negeri inih penu warna. Namun bukan wrana canda dan tawa yang kerap diperankan Upin dan Ipin.

Sementara disisi lain, menanggapi pertanyaan netizen terkait viralnya kaos dan hashtag (#2019GantiPresiden), sampai-sampai viralnya kaos dan hashtag tersembut sampai ke telinga Jokowi. Sehingga Jokowi sempat menangapi hal tersebut Jokowi menyebit “yang mampu ganti presiden itu rakyat, bukan kaos” demikian ujar Jokowi dalam pidatonya disebuah agenda kepresidenan. Baca juga Cek Dan Tukar Poin Pelanggan Telkomsel Kategori Red