dasar hukum kekerasan seksual

Dasar hukum yang terkait kekerasan seksual berupa pemerkosaan, kekerasan seksual anak dan pencabulan terdapat pada KUHP pasal 285, 286, 287 dan 294 (Budiyanto,1997). Sedangkan kekerasan seksual dalam rumah tangga diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT 2004).

1  

2  

2.1  

a.      Perkosaan

Dalam Pasal 285 KUHP disebutkan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” (Budiyanto,1997).

Syarat yang menentukan adanya kasus perkosaan adalah:

1)      Korban istri pelaku

2)      Si perempuan dipaksa untuk melakukan persetubuhan dengan pelaku

Karena adanya penolakan dari si perempuan dan ia melakukan perlawanan, maka untuk mencapai tujuannya pelaku menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan (Hamdani, 1992).

  1. Kekerasan Seksual Anak

Dalam Pasal 287 KUHP disebutkan “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.” (Budiyanto,1997).

Kekerasan seksual juga terjadi pada anak-anak, dalam Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” Dalam Pasal 76E juga disebutkan “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”(KPAI. 2014).

c.        Pencabulan

Dalam Pasal 294 KUHP disebutkan “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya atau anak piaraannya, anak yang dibawah pengawasannya, orang dibawah umur yang diserahkan kepadanya untuk dipelihara, dididiknya atau dijaganya, atau bujangnya atau orang yang dibawah umur, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun.” (Budiyanto,1997).

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang sengaja dilakukan untuk membangkitkan nafsu birahi atau nafsu seksual di luar perkawinan termasuk persetubuhan (Hamdani, 1992).

d.      Kekerasan dalam rumah tangga

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat 1 disebutkan “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (UU PKDRT 2004).

Kekerasan seksual dalam rumah tangga diatur lebih lanjut di pasal 8 yaitu (UU PKDRT 2004):

a.       pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

b.      pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

 

Di Texas, dijelaskan kriteria untuk kejahatan kekerasan seksual yang cukup rinci dan spesifik. Sebagaimana diatur dalam Hukum Pidana tentang “Pelanggaran Kekerasan” Judul 5 dari Bab 22:

Kekerasan Seksual

Seseorang melakukan kejahatan jika orang tersebut:

1.        Sengaja atau secara sadar:

a.       Menyebabkan penetrasi anus atau organ seksual lain pada perempuan dengan cara apapun, tanpa persetujuan orang itu;

b.      Menyebabkan penetrasi dari mulut orang lain dengan organ seksual pelaku, tanpa persetujuan orang itu; atau

c.       Menyebabkan organ seksual pelaku menembus mulut, anus, atau organ seksual tanpa persetujuan orang lain atau korban; atau

2.        Sengaja atau secara sadar:

a.       menyebabkan penetrasi anus atau organ seksual perempuan dari anak dengancara apapun;

b.      menyebabkan penetrasi dari mulut anak dengan organ seksual
pelaku;

c.       menyebabkan organ seksual anak untuk menghubungi atau menembus mulut, anus, atau organ seksual orang lain, termasuk aktor;

d.      menyebabkan anus untuk menghubungi mulut, anus, atau organ seksual orang lain, termasuk actor; atau

e.       menyebabkan mulut anak untuk menghubungi anus atau organ seksual
orang lain, termasuk aktor
(Savino J. 2005).


daftar pustaka :

Ashimi A, Amole T, Ugwa E.2015. Reported sexual violence among women and children seen at the gynecological emergency unit of a rural tertiary health facility, northwest nigeria. Annals of Medical and Health Sciences Research.26-29. doi:10.4103/2141-9248.149780.

Bali News Network. 2016. Cabuli Belasan Anak, Bule Australia Divonis 15 Tahun dan Denda Rp 2 Milyar. 25 Oktober. [Online] Tersedia di http://balinewsnetwork.com/2016/10/25/cabuli-belas-anak-bule-australia-divonis-15-tahun-dan-denda-rp-2-miliar/[21 September 2017]

Budijanto A, Sudiono S, Purwadianto A. 1982. Kejahatan seks dan aspek medikolegal gangguan psikoseksual.Jakarta: Fak. Kedokteran Universitas Indonesia.15-26.

Budiyanto, A., Widiatmaka, W., Sudiono S., dkk. 1994. Ilmu kedokteran forensik. Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 147-158.

Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan. 2016. Kekerasan terhadap Perempuan Meluas: Negara Urgen Hadir Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas dan Negara. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. [Online] https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Catatan%20Tahunan/14.PP5_CATAHU%202016.pdf [18 November 2017]

DetikNews. 2008. Gauli Anak SMA, Eks Bupati Karangasem Divonis MA 6 Tahun. 28 April. [Online] Tersedia di https://news.detik.com/berita/d-930911/gauli-anak-sma-eks-bupati-karangasem-divonis-ma-6-tahun-[25 Oktober 2017]

Erviantono T, Pascarani D, Mirayani E, Leita M. 2014. Laporan Penelitian Kerjasama Institute of Peace and Democracy dengan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Making Women’s Political Engagement Effective. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.

Eze UO. 2013. Prevention of sexual assault in nigeria. Annals of Ibadan Postgraduate Medicine.65-70.

Giardino A. Sexual assault victimization across the life span. St. Louis, Mo.: G.W. Medical Pub.; 2003.p. 23-30.

Hamdani N. 1992. Ilmu Kedokteran Kehakiman: Edisi Kedua. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Henky, Budiningsih, Y., & Widiatmaka, W. 2011. The validity of rapid test to detect prostate-specific antigen ( PSA ) in seminal fluid. Med J Indones; 278–282.

Idries AM. 2009. Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik Bagi Praktisi Hukum. Jakarta: CV Sagung Seto.

Irwanto, Elisa H, Hadisoepadmo A, Priyani R, Wismanto YB, Fernandes C. 2002.  Psikologi umum: buku panduan mahasiswa. Jakarta: Prenhallindo.

Jackson, Cathryn. 2016. Cluster Random Samples: Definition, Selection & Examples. Studi.com [Online] Tersedia di http//:study.com/academy/lesson/cluster-random-samples-definition-selection-examples.html

Komisi Nasional Perempuan 2010. Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual. 8-17.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2014. Undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. [Online] Tersedia di http://www.kpai.go.id/files/2013/09/uu-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-uu-pa.pdf [2 Juli 2015].

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2016. Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak. [Online] file:///C:/Users/user/Downloads/DATA%20KPAI%20UPDATE%20PER%2024%20OKTOBER%202016%20(2).pdf [18 November 2017]

Konsil Kedokteran Indonesia.Standar kompetensi dokter [internet]. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia

KUHP & KUHAP. Surabaya: Kesindo Utama; 2007.p. 95-96.

Meilia P. 2012.Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia/RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Prinsip Pemeriksaan dan  Penatalaksanaan Korban (P3K) Kekerasan Seksual, vol.39, hh. 579-583.

Munro ML.2014. Barriers to care for sexual assault survivors of childbearing age: An integrative review. Women’s healthcare (Doylestown, Pa).19-29.

Notoadmodjo S. 2010. Metodologi penelitian kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.

Notoadmojo S. 2007. Promosi kesehatan & ilmu prilaku. Jakarta: Rinaka Cipta.

Notoadmodjo S. 2010. Promosi kesehatan: teori & aplikasi. Jakarta: Rineka Cipta.

R. Susanti, C. Manela, T. Hidayat. 2015. Bagian Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang. MODUL FORENSIK KEJAHATAN SEKSUAL. 4-5.

Riyanto, A. 2011. Aplikasi Metodologi Penelitian Kesehatan. Yogyakarta : Nuha Medika.

Savino J, Turvey B, Baeza J. 2005. Rape investigation handbook. Amsterdam: Elsevier Academic Press.1-7.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 2004. www.hukumonline.com. [Online] Tersedia di http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4c4ec5b9df888/parent/19748&ved=0ahUKEwj_g6v8sfLRAhVBmZQKHZmyD-4QGggkMAE&usg=AFQjCNEbhgU0e_IHcWRejEH4ZI8EZdrl2Q&sig2=bPJCytOKuBbjKzoitmBGZg [2 Februari 2017].

Wahid A, Irfan M. 2001. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Bandung: Refika Aditama. 31-48, 107-116.

Wawan, Dewi. 2010. Teori & pengukuran pengetahuan, sikap, dan perilaku manusia. Yogyakarta: Nuha Medika.

Yana M. 2012. Pembaruan Hukum Pidana Dalam Proses Penanganan Anak yang Bermasalah dengan Hukum (Dikaji dari Perspektif Peradilan Pidana Indonesia). Program Pascasarjana Universitas Udayana.