jenis-jenis kekerasan seksual

Kekerasan seksual pada wanita itu luas makna dan artiannya.Berikut merupakan 14 jenis kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan (Komnas Perempuan, 2010) :

1.      Perkosaan

Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Bagi kebanyakan peneliti, perkosaan adalah istilah hukum yang ditetapkan oleh hukum pidana dengan bantuan dari pengadilan. Setiap negara mendefinisikan kejahatan perkosaan atau kekerasan seksual berbeda-beda. Beberapa kreteria umum lainnya lebih spesifik mengenai perkosaan. Dengan definisi hukum umum, perkosaan adalah seks tanpa persetujuan (Savino, 2005).

2.      Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual

Tindakan yang menjadikan seseorang untuk menjadi objek pemenuhan seksual dari seseorang atau kelompok tertentu yang menjalankan bisnis guna meraih keuntungan ekonomi berlipat ganda (Wahid, 2001).

3.      Pelecehan Seksual

Merujuk pada tindakan bernuansa seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non fisik yang menyasar pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang, termasuk dengan menggunakan siulan, main mata, komentar atau ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi-materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. (Komnas Perempuan, 2010)

4.      Eksploitasi Seksual

Merujuk pada aksi atau percoban penyalahgunaan kekuatan yang berbeda atau kepercayaan, untuk tujuan seksual termasuk tapi tidak terbatas pada memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial maupun politik dari eksploitasi seksual terhadap orang lain. (Komnas Perempuan, 2003)

5.   Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.

6.      Prostitusi Paksa

Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.

7.      Perbudakan Seksual

Situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan penyekapnya.

8.      Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung

Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. Ada beberapa praktik di mana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri. Pertama, ketika perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar dia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang dia inginkan atau bahkan dengan orang yang tidak dia kenali. Situasi ini kerap disebut kawin paksa. Kedua, praktik memaksa korban perkosaan menikahi pelaku. Pernikahan itu dianggap mengurangi aib akibat perkosaan yang terjadi. Ketiga, praktik cerai gantung yaitu ketika perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan padahal ia ingin bercerai. Namun, gugatan cerainya ditolak atau tidak diproses dengan berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya. Keempat, praktik “Kawin Cina Buta”, yaitu memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang lain untuk satu malam dengan tujuan rujuk dengan mantan suaminya setelah talak tiga (cerai untuk ketiga kalinya dalam hukum Islam). Praktik ini dilarang oleh ajaran agama, namun masih ditemukan di berbagai daerah.

9.      Pemaksaan Kehamilan

Kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami olehperempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya. Juga, ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya.

10.  Pemaksaan Aborsi

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

11.  Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi

Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Pada masa Orde Baru, tindakan ini dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, sebagai salah satu indicator keberhasilan pembangunan.

12.  Penyiksaan Seksual

Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga.

13.  Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual

Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang mempermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

14.  Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan

Kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cidera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Sunat perempuan adalah salah satu contohnya.


daftar pustaka:

Ashimi A, Amole T, Ugwa E.2015. Reported sexual violence among women and children seen at the gynecological emergency unit of a rural tertiary health facility, northwest nigeria. Annals of Medical and Health Sciences Research.26-29. doi:10.4103/2141-9248.149780.

Bali News Network. 2016. Cabuli Belasan Anak, Bule Australia Divonis 15 Tahun dan Denda Rp 2 Milyar. 25 Oktober. [Online] Tersedia di http://balinewsnetwork.com/2016/10/25/cabuli-belas-anak-bule-australia-divonis-15-tahun-dan-denda-rp-2-miliar/[21 September 2017]

Budijanto A, Sudiono S, Purwadianto A. 1982. Kejahatan seks dan aspek medikolegal gangguan psikoseksual.Jakarta: Fak. Kedokteran Universitas Indonesia.15-26.

Budiyanto, A., Widiatmaka, W., Sudiono S., dkk. 1994. Ilmu kedokteran forensik. Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 147-158.

Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan. 2016. Kekerasan terhadap Perempuan Meluas: Negara Urgen Hadir Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas dan Negara. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. [Online] https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Catatan%20Tahunan/14.PP5_CATAHU%202016.pdf [18 November 2017]

DetikNews. 2008. Gauli Anak SMA, Eks Bupati Karangasem Divonis MA 6 Tahun. 28 April. [Online] Tersedia di https://news.detik.com/berita/d-930911/gauli-anak-sma-eks-bupati-karangasem-divonis-ma-6-tahun-[25 Oktober 2017]

Erviantono T, Pascarani D, Mirayani E, Leita M. 2014. Laporan Penelitian Kerjasama Institute of Peace and Democracy dengan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Making Women’s Political Engagement Effective. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.

Eze UO. 2013. Prevention of sexual assault in nigeria. Annals of Ibadan Postgraduate Medicine.65-70.

Giardino A. Sexual assault victimization across the life span. St. Louis, Mo.: G.W. Medical Pub.; 2003.p. 23-30.

Hamdani N. 1992. Ilmu Kedokteran Kehakiman: Edisi Kedua. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Henky, Budiningsih, Y., & Widiatmaka, W. 2011. The validity of rapid test to detect prostate-specific antigen ( PSA ) in seminal fluid. Med J Indones; 278–282.

Idries AM. 2009. Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik Bagi Praktisi Hukum. Jakarta: CV Sagung Seto.

Irwanto, Elisa H, Hadisoepadmo A, Priyani R, Wismanto YB, Fernandes C. 2002.  Psikologi umum: buku panduan mahasiswa. Jakarta: Prenhallindo.

Jackson, Cathryn. 2016. Cluster Random Samples: Definition, Selection & Examples. Studi.com [Online] Tersedia di http//:study.com/academy/lesson/cluster-random-samples-definition-selection-examples.html

Komisi Nasional Perempuan 2010. Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual. 8-17.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2014. Undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. [Online] Tersedia di http://www.kpai.go.id/files/2013/09/uu-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-uu-pa.pdf [2 Juli 2015].

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2016. Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak. [Online] file:///C:/Users/user/Downloads/DATA%20KPAI%20UPDATE%20PER%2024%20OKTOBER%202016%20(2).pdf [18 November 2017]

Konsil Kedokteran Indonesia.Standar kompetensi dokter [internet]. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia

KUHP & KUHAP. Surabaya: Kesindo Utama; 2007.p. 95-96.

Meilia P. 2012.Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia/RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Prinsip Pemeriksaan dan  Penatalaksanaan Korban (P3K) Kekerasan Seksual, vol.39, hh. 579-583.

Munro ML.2014. Barriers to care for sexual assault survivors of childbearing age: An integrative review. Women’s healthcare (Doylestown, Pa).19-29.

Notoadmodjo S. 2010. Metodologi penelitian kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.

Notoadmojo S. 2007. Promosi kesehatan & ilmu prilaku. Jakarta: Rinaka Cipta.

Notoadmodjo S. 2010. Promosi kesehatan: teori & aplikasi. Jakarta: Rineka Cipta.

R. Susanti, C. Manela, T. Hidayat. 2015. Bagian Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang. MODUL FORENSIK KEJAHATAN SEKSUAL. 4-5.

Riyanto, A. 2011. Aplikasi Metodologi Penelitian Kesehatan. Yogyakarta : Nuha Medika.

Savino J, Turvey B, Baeza J. 2005. Rape investigation handbook. Amsterdam: Elsevier Academic Press.1-7.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 2004. www.hukumonline.com. [Online] Tersedia di http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4c4ec5b9df888/parent/19748&ved=0ahUKEwj_g6v8sfLRAhVBmZQKHZmyD-4QGggkMAE&usg=AFQjCNEbhgU0e_IHcWRejEH4ZI8EZdrl2Q&sig2=bPJCytOKuBbjKzoitmBGZg [2 Februari 2017].

Wahid A, Irfan M. 2001. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Bandung: Refika Aditama. 31-48, 107-116.

Wawan, Dewi. 2010. Teori & pengukuran pengetahuan, sikap, dan perilaku manusia. Yogyakarta: Nuha Medika.

Yana M. 2012. Pembaruan Hukum Pidana Dalam Proses Penanganan Anak yang Bermasalah dengan Hukum (Dikaji dari Perspektif Peradilan Pidana Indonesia). Program Pascasarjana Universitas Udayana.